Tugas Pokok & Fungsi

(1) Kepala   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan   Sipil mempunyai   tugas   membantu   Bupati   melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil :

Kepala  Dinas  dalam  melaksanakan  tugas  menyelenggarakan fungsi :

  1. pengelolaan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  2. pembinaan dan  pengkoordinasian  penyusunan  dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan;
  3. pembinaan dan  pengkoordinasian  urusan  Aparatur Sipil  Negara  meliputi  pengangkatan,  pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan;
  4. pembinaan dan  pengkoordinasian  perangkat  daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan;
  5. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  6. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi
  7. administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  8. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  9. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
  10. pelaksanaan kegiatan  penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  11. pelaksanaan fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sekretariat  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  Dinas  dan mempunyai tugas:

  1. melakukan koordinasi   dan   penyusunan   program, anggaran dan pengelolaan keuangan;
  2. melakukan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
  3. melakukan pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
  4. melakukan pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan;
  5. melakukan pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. melakukan pembinaan  dan  koordinasi  urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan;
  7. melakukan pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan; dan
  8. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas :

  1. menyusun rencana   kerja   dan   program   Subbagian Perencanaan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. melakukan koordinasi  penyusunan  rancangan  Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  3. menganalisis rancangan    Rencana    Strategis    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  4. mengkoordinasikan pelaksanaan         musyawarah perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  5. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan  pembangunan daerah urusan administrasi kependudukan; dan
  6. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Subbagian  Umum  dan  Kepegawaian  dipimpin  oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas :

  1. melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah   tangga,   dan penataan barang Milik Daerah; dan
  2. melaksanakan tugas  lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan,  akuntansi,  verifikasi  dan  pembukuan; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

  1. menyiapkan penyusunan  perencanaan  pelaksanaan  di bidang pendaftaran penduduk;
  2. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk;
  3. melaksanakan pembinaan umum  dan  koordinasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
  4. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
  5. melaksanakan penerbitan dokumen    pendaftaran penduduk;
  6. melaksanakan pendokumentasian hasil  pelayanan pendaftaran penduduk;
  7. pengendalian dan   evaluasi   pelaksanaan   pendaftaran penduduk; dan
  8. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(7) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(8) Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan  umum,  bimbingan  teknis dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas  penduduk,  pindah  datang  penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(9) Seksi  Pendataan  Penduduk  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(10) Bidang  Pelayanan  Pencatatan  Sipil  dipimpin  oleh  seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

  1. menyiapkan penyusunan    perencanaan    pelaksanaan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil;
  2. menyiapkan perumusan   kebijakan   teknis   di   bidang fasilitasi pencatatan sipil;
  3. melaksanakan pembinaan umum  dan  koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil;
  4. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil;
  5. melaksanakan kebijakan  di  bidang  fasilitasi  pencatatan sipil;
  6. melaksanakan monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  di bidang penyelenggaraan pencatatan sipil; dan
  7. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 (11) Seksi Kelahiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan  bahan  perencanaan,  perumusan kebijakan  teknis,  pembinaan  umum,  bimbingan  teknis dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(12) Seksi  Perkawinan  dan  Perceraian  dipimpin  oleh  seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan  bahan  perencanaan,  perumusan kebijakan  teknis,  pembinaan  umum,  bimbingan  teknis dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 (13) Seksi  Perubahan  Status  Anak,  Pewarganegaraan  dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan  bahan  perencanaan,  perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 (14) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

  1. menyusun perencanaan pengelolaan       Informasi administrasi kependudukan;
  2. melaksanakan pembinaan, koordinasi   dan   fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  3. melaksanakan pengelolaan     informasi     administrasi kependudukan;
  4. melaksanakan monitoring dan   evaluasi   pengelolaan informasi admintrasi kependudukan; dan
  5. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 (15) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi   Administrasi   Kependudukan   yang   mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 (16) Seksi   Pengelolaan   dan   Penyajian   Data   Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi   Administrasi   Kependudukan   yang   mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan   dan   koordinasi   serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 (17) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan  perencanaan,  perumusan  kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 (18) Bidang  Pemanfaatan  Data  dan  Inovasi  Pelayanan  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

  1. menyusun perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  2. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan  dokumen  kependudukan,  kerja  sama  serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  3. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  4. melaksanakan pemanfaatan data   dan   dokumen kependudukan;
  5. melaksanakan kerjasama administrasi kependudukan;
  6. melaksanakan inovasi pelayanan     administrasi kependudukan;
  7. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
  8. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

  (19) Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 (20) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan  bahan  perencanaan,  perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
  2. melaksanakan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 (21) Seksi Inovasi Pelayanan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang mempunyai tugas :

  1. melakukan penyiapan bahan  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 UPTD

(1) Pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) UPTD  yang  sudah  ada  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil tetap menjalankan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD ditetapkan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah