Prof. Zudan: Administrasi Pemerintahan Menentukan Masa Depan Indonesia

admin telah dibaca : 49 kali

Jakarta - Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan regulasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

 

Dengan demikian, undang-undang ini memberi perlindungan kepada penyelenggarah pemerintah yang jujur dan baik. 

 

Undang-undang ini menurutnya juga sangat angat menentukan masa depan pemerintahan Indonesia.

 

Demikian diungkapkan Prof. Zudan sebagai narasumber pembekalan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Kemen LHK, Jakarta, Kamis (28/12/2017). 

 

Pembekalan ini diikuti para Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, dan Pejabat Administrator di lingkungan Kemen LHK. Hadir pula Prof. Asep Warlan Yusuf dan Sekjen Kemen LHK sebagai moderator. 

 

Selaku tim penyusun, Prof. Zudan terlihat sangat memahami substansi dan ruang lingkup pembahasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Menurutnya, undang-undang ini sebagai upaya pemerintah membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Konsep besarnya adalah mengatur tentang kewenangan,  tindakan dan keputusan.

 

Terkait tindakan atau keputusan pemerintah, menurutnya harus dapat diuji validitasnya dengan kewenangan, substansi, dan prosedur. 

 

“Kewenangan pemerintah diperoleh dari delegasi, atribusi dan mandat. Tidak boleh pejabat melakukan "self delegation" yaitu mendelegasikan kewenangan ke dirinya sendiri dan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang”, papar Ketua DPN Korpri ini.

 

Di sisi lain, Prof. Zudan menjelaskan lahirnya keputusan fiktif positif tidak lepas dari paradigma pelayanan publik yang mengharuskan badan/pejabat pemerintah untuk responsif terhadap permohonan masyarakat. 

 

“Salah satu keinginan dasar dari arah politih hukum dalam undang-undang ini meningkatkannya kualitas penyelenggarah pemerintah. Karakter hukum fiktif positif  dalam Pasal 53 prinsipnya jika permohonan tidak dijawab oleh badan atau pejabat pemerintah maka permohonan  dianggap dikabulkan”, jelasnya. 

 

Sementara tenggang waktu dalam menjawab permohonan sesuai dengan aturan dasar . 

 

“Jika tidak di atur, maka dalam sepuluh hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan permohonan di anggap dikabulkan  dan putusan bersifat final dan mengikat’, urai Prof. Zudan.  

 

Selama ceramah berlangsung, seluruh peserta terlihat antusias mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Bahkan beberapa kali aplause peserta terdengar memeriahkan kegiatan pembekalan. Dukcapil


Integrasi Data WNI dan SIAK, KBRI Kairo Layani Pencatatan Sipil

Ditjen Dukcapil Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN

Gerakan Sadar Adminduk Ramaikan Jagad Media Sosial

Terinspirasi Kasih Ibu, Korpri DWP Mart Dukcapil Bagi-Bagi Sembako

Ditjen Dukcapil Bentuk Tim Buzzer Administrasi Kependudukan


Tinggalkan Komentar
0 Komentar :