Komitmen Bupati/Walikota Percepat Layanan Adminduk di Daerah

admin telah dibaca : 64 kali

Pontianak – Komitmen kepala daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, menjadi salah satu kunci perbaikan dan percepatan layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di daerah. Hal ini disampaikan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh saat Pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Kalimantan Barat (Kalbar) di Rumah Radakng, Pontianak, Senin (07/05/2018).

 

“Komitmen kepala daerah, jadi kepala daerah mendukung penuh dengan menyediakan anggaran, dengan menyediakan mobil keliling”, jelas Prof. Zudan kepada para bupati/walikota dan kepala Dinas Dukcapil se-Kalbar yang hadir. 

 

Turut hadir Pj. Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji, anggota Forkopimda, Kepala Dinas Dukcapil Kalbar dan jajaran, para ketua RT/RW se-Pontianak dan perwakilan warga. Pj. Gubernur juga berkesempatan menyerahkan dokumen kependudukan secara simbolis kepada perwakilan warga. 

 

Di beberapa daerah, Zudan mencontoh adanya komitmen kepala daerah mendukung suksesnya pelayanan Adminduk menjadikan daerah tersebut melampaui target cakupan Akta Kelahiran dan perekaman KTP-el. 

 

“Contoh Jawa Barat, Bupati Bekasi menyediakan 4 mobil keliling. Walikota Bandung menyediakan 8 mobil keliling, maka pergerakannya menjadi cepat”, tambah Zudan. 

 

Daerah di Jawa Barat, menurutnya memiliki kepala daerah yang punya komitmen tinggi untuk memperbaiki pelayanan Adminduk. Hasilnya, cakupan Akta Kelahiran Jawa Barat berada pada peringkat 6 nasional dengan jumlah capaian 95,23%.

 

Sementara terkait perekaman data KTP-el, 99,2% warga Jawa Barat sudah melakukan perekaman data dirinya. Bahkan, Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi yang tidak memiliki data atau NIK ganda dalam database kependudukan nasional. 

 

Prestasi Jawa Barat, dan daerah lain yang sudah melampau target seperti Jambi, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Lampung, dan Gorontalo, bisa dijadikan pemicu bagi kepala daerah yang masih tertinggal dalam hal cakupan Akta Kelahiran dan KTP-el. 

 

Cakupan Akta Kelahiran dan KTP-el menjadi penekanan karena menurut Zudan, keduanya merupakan program prioritas nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Meski sudah melampaui target nasional Presiden Jokowi, Kemendagri meningkatkan sendiri target tersebut. Untuk Akta Kelahiran, hingga akhir tahun 2018 Kemendagri memasang target 90% anak usia 0 sampai 18 tahun sudah memilikinya. 

 

“Cakupan Akta Kelahiran itu minimal harus 85% di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018  kita harus 90%. Ini target dari Kemendagri”, jelas Zudan.

 

Sementara terkait perekaman KTP-el, targetnya adalah 100% atau seluruh penduduk usia wajib KTP (usia 17 tahun) sudah melakukan perekaman data KTP-el. Dukcapil


Prof. Zudan Minta Dukcapil Layani di Hari Libur dan Jemput Bola

Kemendagri Umumkan Peringkat Akta Kelahiran se-Indonesia

Gelar Kalteng Quality Expo, Layanan Dukcapil Dipadati Warga

Mutakhirkan Data Pemilih, KPU Mulai Akses Data Kependudukan

Kemendagri All Out Dukung KPU Mutakhirkan Data Pemilih


Tinggalkan Komentar
1 Komentar :

cialis online

17 Mei 2018 - 00:52:18

What phrase...

[url=http://cialiseupotenzshop.com/]cialis generic[/url]