Inisiasi PP PNBP, Pemerintah Kenakan Biaya Akses Data Kependudukan

admin telah dibaca : 2295 kali

Jakarta – Dari 884 lembaga yang menjalin kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, 145 lembaga sudah secara aktif mengakses data kependudukan. Lembaga-lembaga yang aktif mengakses data kependudukan ini merupakan generasi pertama yang tergolong beruntung. 

 

Pasalnya, 145 lembaga tersebut aktif mengakses data kependudukan tanpa dikenakan biaya atau gratis.

 

“Generasi pertama ini adalah generasi pemanfaatan data kependudukan yang paling beruntung karena semuanya masih free masih gratis”, ujar Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di hadapan para lembaga pengguna di Jakarta, Rabu (24/01/2018).

 

Menurut Prof. Zudan, generasi berikutnya tidak lagi mendapatkan akses data kependudukan secara gratis karena pemerintah sedang menginisiasi untuk dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBP). 

 

“Kementerian Keuangan sudah menginisiasi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga kalau PP ini sudah diterbitkan oleh pemerintah, maka ibu bapak akan membayar”, sambung Prof. Zudan. 

 

Akan tetapi, menurutnya, tidak semua lembaga akan dikenakan biaya akses. Untuk itu, saat ini Prof. Zudan mengaku pihaknya sedang memetakan lembaga mana yang dikenakan biaya dan lembaga mana yang diberi akses gratis. 

 

“Dengan perkembangan ini, maka ibu dan bapak harus aware, harus terus mempersiapkan diri kaitannya dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di Ditjen Dukcapil”, urai Ketua DPN Korpri ini.

 

Prof. Zudan juga memberi apresiasi dan berterima kasih kepada lembaga pengguna generasi pertama. Pasalnya, generasi pertama merupakan generasi perintis yang memotivasi banyak lembaga untuk turut memanfaatkan data kependudukan. 

 

“Ucapan terima kasih saya kepada generasi pertama ini, karena ibu bapak mempercayai data kependudukan Dukcapil”, kata Prof. Zudan disambut tepukan tangan meriah dari peserta yang hadir.

 

Ke depan, sambung Prof. Zudan, sesuai dengan amanat undang-undang administrasi kependudukan, semua lembaga akan menjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan. 

 

Di antaranya adalah lembaga yang membidangi layanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Dukcapil


Dua Tahun Terakhir, Ditjen Dukcapil Kemendagri Raih 8 Penghargaan

Sukseskan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Kemendagri Adakan Rakornas Dukcapil di Batam

Kemendagri Antisipasi Hak Pilih Anak Usia Kurang 17 Tahun

97% Penduduk Indonesia Sudah Rekam KTP-el

Anak-Anak di Minahasa Sudah Bisa Punya KIA


Tinggalkan Komentar
706 Komentar :

Brianpok

16 Juli 2018 - 02:50:54

internet and gambling
double diamond slots no download
high rated online casino
[url=http://online-slots.party/]double diamond slots no download[/url]
legal online gambling in the us

vfcfothe

16 Juli 2018 - 01:56:31

sample viagra viagra what happens if a girl takes viagra [url=https://holidayrentallorgues.com/#viagra without prescription]viagra online without prescription[/url]

Jamesspula

16 Juli 2018 - 00:47:30

top us online casino sites
online casinos
online casino paysafecard auszahlung
[url=http://online-casino.party/]online casino[/url]
rate on line casinos

nukNuaws

15 Juli 2018 - 23:24:00

best generic viagra generic viagra viagra for sale [url=http://loviagraosn.com/#viagra generic]generic viagra[/url]

Williegroro

15 Juli 2018 - 21:28:28

best nz online casino
golden nugget online casino
online roulette real wheel
[url=http://online-casino.party/]borgata online casino[/url]
internet casino online casino